New York ~ suaraglobal.tv

Aktivis HAM dan tokoh pers Indonesia, Wilson Lalengke, resmi mengambil kartu pass masuk Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pagi ini sebagai bagian dari persiapan menjelang pidatonya di forum internasional bergengsi tersebut. Langkah ini menandai momen penting dalam keterlibatan Indonesia di panggung diplomasi global.

Wilson dijadwalkan menyampaikan pidato yang akan menyoroti isu-isu terkait kekerasan terhadap warga masyarakat di berbagai belahan dunia, pembunuhan tanpa pengadilan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, kebebasan pers, hak asasi manusia. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu juga akan menyinggung peran penting media dalam menjaga demokrasi di negara berkembang.

Adapun jadwal dan tempat pengambilan kartu pass masuk gedung PBB adalah pada Rabu pagi, 08 Oktober 2025, pukul 10.00 waktu New York City, di Security Room PBB. Pelaksanaan konferensi dalam rangka mendengarkan pidato berisi petisi dari lebih 100 petitioner akan dimulai pada hari Rabu hingga Jumat, pada pukul 15.00 – 18.00 waktu NYC setiap harinya.

Wilson Lalengke, yang mendapat urutan ke-34 untuk tampil menyampaikan pidatonya, kemungkinan baru dapat tampil esok hari yakni pada Kamis, 09 Oktober 2025. Pria yang lebih dikenal sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini menyampaikan bahwa kehadirannya di PBB bukan hanya mewakili organisasi, tetapi juga suara rakyat Indonesia yang mendambakan keadilan, penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia serta akuntabilitas pelaksanaan hukum di belahan dunia manapun.

“Saya merasa terhormat bisa berdiri di podium PBB. Ini bukan tentang saya, tapi tentang kita semua yang percaya bahwa suara rakyat harus didengar di tingkat global,” ujar Wilson Lalengke kepada jaringan media nasional maupun international.

Pidato yang akan disampaikan diperkirakan akan menarik perhatian delegasi dari berbagai negara, terutama dalam konteks tantangan penerapan hukum international yang semakin kompleks akibat akumulasi berbagai konflik antar bangsa yang melibatkan kepentingan global. (TIM/Red)