Jombang. suaraglobal.tv— Isu dugaan skandal asmara antar perangkat desa kembali mencoreng wajah birokrasi tingkat desa di Kabupaten Jombang. Kali ini, dua oknum aparatur desa berinisial “SPS”, perangkat Desa Kedungrejo, dan “OS”, perangkat Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, diduga menjalin hubungan asmara terlarang. Kabar ini memicu kegelisahan warga dan menjadi topik hangat di tengah masyarakat.

Saat dikonfirmasi oleh tim redaksi suaraglobal.co.id, Kepala Desa Ngogri, Agus Lishartitik, memilih bersikap tertutup dan tidak memberikan keterangan yang jelas. Ketika ditanya soal keterlibatan bawahannya “OS”, ia hanya menjawab singkat, “Pean koordinasi kaleh Mas Tomo.” Namun ketika wartawan menanyakan lebih lanjut, “Koordinasi soal apa, Bu Lurah?” sang kades tidak memberikan jawaban.

Saat dikonfirmasi ulang dan diminta klarifikasi sebagai atasan langsung dari “OS”, Agus kembali menanggapi secara ambigu. “Pun kulo jawab tidak ada apa-apa, pean nguber ae, gak enek opo-opo, terus aku kon jawab opo?” “ujarnya”. Sebuah pernyataan yang dinilai publik tidak substantif, bahkan terkesan menghindar dari tanggung jawab.

Dugaan Perselingkuhan Berlarut, Publik Merasa Dikhianati

Isu perselingkuhan antara “SPS” dan “OS” sejatinya bukan hal baru. Beberapa sumber menyebutkan hubungan keduanya telah berlangsung lama dan kerap menimbulkan kecurigaan. Fakta bahwa kedua pihak telah berkeluarga menambah bobot dugaan pelanggaran norma moral dan sosial yang serius.

“Kami sudah lama mendengar isu ini beredar. Tapi karena tidak ada bukti kuat, masyarakat hanya bisa diam. Tapi sekarang indikasinya semakin jelas, kami tak bisa terus diam,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Etika Perangkat Desa Dipertanyakan

Seorang sumber internal menyebutkan bahwa “OS” kerap terlihat mengunjungi Balai Desa Kedungrejo di luar jam dan urusan kedinasan. “Saya pernah melihat pria yang diduga ‘OS’ datang pagi-pagi ke balai desa. Itu terjadi lebih dari sekali,” ujar Kepala Desa Kedungrejo ketika dimintai konfirmasi.

Perilaku ini jelas menimbulkan pertanyaan besar soal profesionalisme dan etika para perangkat desa yang semestinya menjadi teladan di tengah masyarakat.

Minimnya Respons dari Atasan dan Institusi Terkait

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kecamatan Megaluh selaku atasan langsung “OS”, maupun klarifikasi dari “SPS”. Pihak inspektorat Kabupaten Jombang juga belum menunjukkan langkah aktif dalam menyikapi isu yang semakin menyita perhatian publik ini.

Sikap bungkam dari para pemangku jabatan desa hanya memperkeruh suasana, seolah menutup-nutupi atau tidak serius menanggapi keresahan masyarakat.

Desakan Publik : Usut Tuntas dan Beri Sanksi Tegas

Tokoh masyarakat Jombang menyuarakan keprihatinan atas kasus ini. “Perangkat desa adalah ujung tombak negara di tingkat bawah. Jika mereka justru melakukan tindakan tak bermoral, maka yang tercoreng bukan hanya nama mereka, tetapi juga kehormatan institusi pemerintahan desa,” tegasnya.

Warga mendesak agar pihak kecamatan, inspektorat, maupun Bupati Jombang segera turun tangan untuk mengusut kasus ini secara transparan dan adil. Jika terbukti, sanksi etik bahkan pidana harus diberikan demi menjaga marwah pemerintahan.

Skandal Jadi Sorotan, Lembaga Kehilangan Wibawa?

Kasus ini kembali membuka borok lama bahwa lemahnya pengawasan terhadap perangkat desa kerap berujung pada penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran etika. Apabila dibiarkan tanpa penanganan yang tegas, bukan tak mungkin masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan desa.

Hingga berita ini ditayangkan, baik “OS” maupun “SPS” belum memberikan tanggapan atau klarifikasi, meski telah dihubungi oleh tim redaksi melalui pesan singkat. Sementara itu, polemik ini masih menjadi sorotan publik dan pembicaraan hangat di berbagai kalangan di Kabupaten Jombang. Bersambung…

REPORTER : HERLAMBANG